Rabu, 18 April 2012

KETAHANAN NASIONAL DI INDONESIA


Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemempuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
Sedangkan konsepsi ketahanan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstistusi dan wawasan nasional dengan metode astagrata. Konsepsi ketahanan nasional ini merupakan saran untuk mewujudkan ketahanan nasional.
Dalam menghadapi masalah ketahanan nasional suatu negara, permasalahan ketahanan nasional yang dihadapi Indonesia diantaranya berasal dari dua sumber, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Contoh kasus permasalahan ketahanan nasional dari dalam negeri yaitu adanya pemberontakan dari berbagai daerah, seperti ancaman gerakan RMS, GAM, maupun Papua Merdeka. Minimnya nasionalisme masyarakat dan adanya unsur ketidakpercayan masyarakat dapat menyebabkan masyarakat tidak segan segan melakukan pemberontakan.
Sedangkan permasalahan dari luar yaitu adanya unsur-unsur campur tangan pihak lain dalam menguasai kedaulatan NKRI, sebagai contoh kasus sipadan dan ligitan, yang kemudian dimenangkan oleh pihak Malaysia. Bukan hanya kewajiban pemerintah, masyarakat sebagai bagian dari sishankamrata tentunya wajib ikut andil dalam pelaksanaan menjaga ketahanan nasional yang baik dan kokoh.
Persoalan Ketahanan Nasional selalu berkaitan dengan kompleksitas permasalahan-permasalahan dalam negeri hingga akhirnya menimbulkan kesempatan menjadi ancaman dari dalam dan luar negeri. Berikut adalah salah satu kasus yang berkaitan erat dengan kompleksitas tersebut: ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)
Merupakan salah satu organisasi yang dipandang sparatis karena menginginkan kemerdekaan (berpisah dari NKRI). Organisasi ini lahir pada tanggal 1 Desember 1961, berawal dari adanya sekelompok orang yang berpendapat dan meyakini bahwa bahwa Papua mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada tanggal tersebut. Hal ini berkaitan dengan hasil dari PEPERA yang menyatakan bahwa hasil pendapat rakyat menginginkan Papua untuk bergabung kedalam NKRI. Namun belakangan ini banyak pihak baik dari dalam dan luar negeri yang mempertanyakan kembali keabsahan hasil jejak pendapat tersebut. Hingga saat ini setiap tanggal 1 Desember selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Papua oleh OPM.
Berikut adalah integrasi antar aspek yang mendukung adanya ancaman ketahanan nasional dari OPM:


a.       Aspek Alamiah
Letak papua yang berada di paling timur kepulauan Indonesia menjadikannya sangat jauh dari ibu kota (pemerintah pusat) dan pandangan pembangunan pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan salah satu penelitian menyebutkan sekitar 80% rakyat Papua dalam keadaan tertinggal, terbelakang, tidak berpendidikan dan kurang sejahtera. Hal ini adalah efek domino dari pembangunan infrastruktur dan SDM yang terkesan “macet”.Rendahnya kualitas SDM disana mengakibatkan mudahnya provokasi pihak-pihak yang berkepentingan dibalik Papua Merdeka.
Papua adalah salah satu pulau yang memiliki SDA terkaya di dunia. Sebut saja PT Freeport yang telah bertahun-tahun mengeksploitasi tambang emas disana. Emas di tambang Papua diakui memiliki kualitas terbaik dunia, selain itu terdapat pula tambang uranium didalamnya. Itu merupakan harta terbesar yang sangat diincar oleh Negara manapun didunia. Hal ini menjadi ironi bagi rakyat Papua yang memiliki kekayaan alam sangat berlimpah namun hidup dalam garis kebodohan dan keterbelakangan. Hal ini pula yang mendorong warga Papua yang terdidik untuk bangkit dan keluar dari garis keras ironi tersebut. Kesan ketidak berpihakan pemerintah pusat terhadap rakyat Papua menghasilkan ketidak percayaan yang mendorong organisasi seperti OPM tumbuh subur di tanah tersebut.

b.      Aspek Sosial Kemasyarakatan
Kurangnya penanaman Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara berakibat pada ketidakyakinan akan kebenaran ideology Pancasila mampu membawa rakyat Papua menuju masyarakat yang adil, makmur dan beradap. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan tidak hanya di Papua saja mengingat penanaman Pancasila yang terasa semakin menguap di masyarakat Indonesia belakangan ini. Dapat kita temukan pula adanya ketimpangan tujuan kerjasama dalam hubungan politik luar negeri yang seharusnya bertujuan demi kepentingan nasional. Dalam kasus PT Freeport misalnya, tidak kita lihat adanya perlindungan kepentingan Indonesia dari diplomasi negatif Negara lain dan pemberian hak bagi warga Papua khususnya.
Kultur sosial budaya di Papua yang sangat unik sebenarnya sangat di cintai dan diakui oleh seluruh Indonesia. Pada dasarnya sebagian besar rakyat Papua juga mencintai Indonesia sebagai Negara kesatuan dimana mereka berada didalamnya. Namun ketimpangan sosial sebagai akibat dari pembangunan yang tidak merata dapat dilihat dari perbedaan rasa senasib sepenanggungan, solidaritas dan kebersamaan dengan seluruh rakyat Indonesia terhadap mereka. Padahal kesemuanya merupakan unsur pemersatu yang vital.

Sumber                :